Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa sebagaimana tertuang pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.Kegiatan pengelolaan keuangan pedesaan dapat terlaksana dengan baik, tentunya antara lain harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mempunyai struktur organisasi, petunjuk kerja, diagram alir dan standar pengelolaan keuangan sebagai acuan kegiatan pengelolaan keuangan tingkat desa

Proses mengelola keuangan desa tersebut akan diolah dalam sistem bisnis masa depan. Prosesnya dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan pengawasan. Mulai dari tahap perencanaan, pemerintah desa harus memperhatikan koordinasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perdesaan (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) dengan rencana pemerintah pusat, provinsi, bupati atau kota, tingkat partisipasi BPD dan kualitas RKP perdesaan.