”Kesuksesan pelaksanaan seluruh program pembangunan salah satunya adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan dan berwibawa. Kepala desa beserta jajarannya memegang peranan penting, karena saudara-saudara semua adalah ujung tombak keberhasilan pembangunan,” 

“Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberi kewenangan dan anggaran yang luar biasa, sehingga peningkatan kapasitas aparatur ini merupakan kebutuhan, mengingat tugas perangkat desa dulu dengan sekarang berbeda. Dulu tugasnya hanya seputar mengurusi pajak dan administrasi saja, sekarang perangkat desa harus memahami betul tupoksi dan membantu permasalahan desa,”

Semakin meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa, baik kades, sekdes dan komponen lainnya, maka dapat memperkuat sinergitas dalam proses penyelenggaraan dan pembangunan desa. Bila tanpa kesatupaduan diantara elemen maka gerak langkahnya akan sulit untuk itu harus dibangun semangat kebersamaan.

Selain itu untuk memberikan pemahaman tentang perencanaan pembangunan desa, alur pengelolaan keuangan desa dan mekanisme penyusunan peraturan desa. “Kemudian dipahaminya proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan dipahaminya pembentukan kelembagaan di desa,

lima fungsi untuk menjalankan tata laksana pemerintahan desa, yang pertama fungsi pengaturan. Fungsi kedua yakni pelayanan, yang ketiga fungsi pembangunan dan fungsi keempat yakni fungsi pemberdayaan serta fungsi yang terakhir yakni fungsi perlindungan.