Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Terkait pemerintahan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah

yang ditetapkan dengan Perda.

BKKsendiri merupakan bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Belanja BKK Pemerintah Riau berasal dari APBD provinsi yang telah dilampirkan pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa.

Penyaluran BKK dilaksanakan secara sekaligus dan/ atau bertahap dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Desa. Kepala Desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan BKK dari Pemerintah Provinsi dan apabila laporan tidak sesuai maka akan dilakukan pemotongan BKK tahun anggaran mendatang.

Bantuan keuangan digunakan sesuai prioritas pembangunan provinsi untuk memberikan manfaat di Desa, berupa percepatan pengembangan ekonomi Desa, dan penguatan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Program percepatan pengembangan ekonomi Desa yang selanjutnya disingkat P3ED adalah serangkaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan ekonomi perdesaan.