Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjabarkan tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Penyelenggaraan pembangunan desa dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilaan sosial. Untuk mecapai hal tersebut maka perencanaan pembangunan desa menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah desa, karena dengan perencanaan yang dibuat maka implementasi pembangunan dan pemberdayaan di tingkat desa menjadi tepat sasaran dan terukur.

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, rancangan RPJM Desa memuat: Visi Misi Kepala Desa, Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta Rencana Kegiatan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat serta bidang Penanggulangan Bencana.

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah
kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta disusun oleh
Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan
Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan dan akan menjadi dasar
penetapan APB Desa.
i Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
ii Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
iii Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
iv Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah
Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
v Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari
RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
vi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa

Diharapkan setelah memperoleh bimtek ini,  Tim penyusun dapat bekerja secara maksimal terutama proses Pengkajian Keadaan Desa (PKD) untuk mendapatkan berbagai usulan warga melalui musyawarah tingkat RT/RW atau musyawarah kelompok, sehingga outputnya dapat menggambarkan potensi dan permasalahan di desa yang akan diintervensi dengan program dan kegiatan sesuai dengan Tipologi Desa untuk mencapai tujuan Pembangunan desa yang berkelanjutan (SDGs Desa). Hasil kerja tim berupa Laporan Pengkajian Keadaan Desa akan disampaikan kepada Kepala Desa untuk dipelajari selanjutnya dibahas bersama dengan BPD dalam forum Musrenbang desa dan disepakati, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.